KUNUME KANNY

CACATAN PENUTUP

PAPUA ROAD MAP

Jika persoalan papua itu ditarik ke atas cerara lebih ideologis, maka yang menjadi als dari semua itu adalah persoalan relasi makna ke indonesiaan dan kepapuaan.apakah ke indonesiaan itu sedang dan akan di bangung dalam posisi yang berseberangan dengan kepapuaan?ataukah ke indonesiaan itu di bangun dengan memberi ruang yang lebih adil dan ramah utuk kepapuaan sehingga proses inklusi dua pihak terjadi cecara mutual,dari kepapuan ke ke indonesian dan sebaliknya dari ke indinesiaan ke dalam ke papuaan?ke indoneaan massa kini seben arnya sedang ditentukan oleh keberasilan atau kegagalan para pemimpin indonesia menjelesaikan masala ace dan papua.
Indonesia baru yang lebih adil dan rama pada nilai keacean suda lahir dan sedang tumbu di aceh. ada potensi besar, siprit dan optimisme itu akan tumbnu di beri papua .sebagaiman ace,itu bagian terpenting dadi kontruksi ke indinesiaan.dalam buku sejaranya papua ,oleh para pedirik republik ini,dipandang sebagai bab terahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Perjuangan di plomasi indonesia melawan kolonialisme belanda diangkap telah berasil pada 1963,tetapi pada perkembanganya ke indonesiaan telah dibanggun dan dihadirkan dengan cara yang sala di papua.sebagaiman paparan dalam buku PRM ini,indonesia hadir dengan waja yang tidak menguntungkan bagi legitimasi politik di kalangan warga negara indonesia di papua .
Selama 45 tahun kekuasaan indonesia di papua , terutama semasa orde baru, indonesia hadir dalam wajah yang sama sekali tidak ramah. Indonesia hadir secara menjolak dalam bentuk pos pos militer, kekerasan, ketidak adilan, marjinalisasi orang asli papua, kegagalan pembangunan hingga sejara pengingkaran pada hak hak dasar orang asli papua. Indonesia gagal menampilkan dirinya dalam bentuk guru guru SD yang mengantarkan anak anak pedalaman ke masa depan.indonesia gagal dalam menghadirkan mantri dan dokter yang penuh cintah dan pengabdian. Indonesia gagal mengakomodasi imajinasi kepapuaan di dalam bangunan keindonesiaan. Indonesia gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman setiap warga negara indonesia di papua untuk hidup tenang dan layak serta mendapatkan perlindungan dari negara.indonesia berhasil memenangkan hati dan pikiran rakyat papua.
Papua Road Map (PRM) itu pertama tama pada tataran ideal di rancang sebagai jalan yang mengubah keindonesiaan seperti yang di gambarkan di atas menjadi indonesia yang lebih ramah, merangkul, dan keadilan. PRM pada tataran yang impiris bisa di lihat seperti sebuah peta yang menggambarkan kompleksitas persoalan papua di tingkat nasional dan lokal. Dalam teks dan konteks konflik papua, buku ini berfokus pada empat soal utama, yakni marjinalisasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM, dan Dialog. Keempat soal di pillih karena keembatnya menentuhkan baik buruknya hubungan politik jakarta – papua . di antara soal soal yang demikian banyak di papua, keempatnya dianggap secara pilitik siknifikan dan memiliki efek kuat dalam menyelesaikan soal soal turunan lainnya. Dengan demikian para pemangku kepentingan dapat lebih mengarahkan perhatian dan energinya untuk menangani keempat soal tersebut di atas.
PRM Itu Juga Merupakan Instrumen Bagi Para PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK berjarak dengan persoalan papua yang kompleks. Dengan berjarak kita bisah melihat lebih obyektif dan menyadari bahwa banyak diantara pemangku kepentingan yang utana dalam konflik ini telah terjebak dalam lingkaran kepentingan politiknya sendiri dan bersembunyi di balik alasan alasan administratif dan ideologinya secara sepihak. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah terjebak didalam lingkaran konflik maka kita akan terdorong untuk mencari pintuh keluar darinya. Pada saat yang sama para pemangku kepentingan juga dibantu untuk mampu menyadari posisinya, kekuatannya, dan peluang peluangnya. Tetapi yang penting para pihak mampuh melihat kepentingan dan ia akan bersama untuk dijadikan sebagai alas an untuk menyelesaikan papua secara damai dan berkeadilan.
Sebagaimana di singgung dalam pengatur buku ini, langka menuju papua baru dapat diawali dengan merubohkan’ tembok politik’ yang mengalangi hubungan antara Jakarta dan papua. Dialog merupalkan salah satu instrument untuk mengakiri hubungan konflik antagonistis menjadi hubungan politik yang kooperatif di antara keduanya. Dialoglah yang dapat mengubah status hubungan dari tahap konflik menjadi tahap paska konflik.dengan itu permusuhan dapat dinyatakan telah berahkir. Stigma- stigma separatis dan kecurigaan antara satu dengan yang lain dapat di hilangkankan. Format hubung politik dapat di perbaharui melalui kesepakatan baru yang di tuangkan dalam bentuk undang undang baru yang mempengaruhi UUD 21/2001 tentang otsus aceh di perbaharui dengan UUD 11/2006 tentang pemerintahan aceh.
jika dialog belum dapat dilakukan atau masih memerlukan proses panjang, langka langka rekonsiliatif yang lebih kongkrit dapat segera didukung.pemerintah propinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dapat segera merumuskan kebijakan baru yang terkait dengan tiga agenda papua Road Map lainnya. Suatu cetak biru untuk mengatasi marjinalisasi orang asli papua harus di buat. Selanjutnya, pemerintah mulai mendorong, komnas HAM untuk membentuk tiam infestigasi independent untuk penyelidikan tetang sejara kekerasan di papua. Ini penting untuk kelarifikasi dan perifikasi berbagai dugaan tentang kekerasan Negara dan pelanggaran HAM serta pondasi untuk melangka kea rah pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Tidak kalah pentingnya semua pentingkan pemerintahan mulai meningkatkan komitmen baru untuk paradigma baru pembangunan di papua yakni mengarahkan seluruh kemampuan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan public, terutama sekolah dasar, puskesmas (termasuk puskesmas pembantuh), dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
Pada akhirnya seluruh Negara dan kelompok strategi di kalangan masyarakat sipil, termasuk gereja dan lembaga keamanan lainnya, harus bersinergi untuyk menciptakan suatu papua baru yang diciptakan bersama, dan ditandai dengan tegaknya papua sebagai tanah damai dan hubungan politik yang lebih sehat, konstruktif, dan stabil. Papua dalam sejarahnya dan kebudayaannya memang memiliki pengalaman dan karakter khusus yang berbeda dengan lainnya oleh karena itu konsep keindonesiaan yang diterapkan di papua haruslah lebih ramah dan lentur terhadap kondisi lokal di papua ukuran -ukuran umum yang biasa pendatang haruslah digantikan dengan ukuran ukuran yang lebih mementingkan keberasilan pembangunan di tingkat local untuk keberasilannya di perlukan suatu pengetahuan dan keahlian khusus yang berkaitan dengan kebudayaan dan sejara local masing masing di papua. Di atas segalanya unsure empati, ketelatenan, dedikasi, dan keberpihakan yang kuat pada kepentingan kesejhateraan orang asli papua harus menjadi prinsip dasar bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Papua Road Map
Editor Muridan s. widjiojo